wah ikut nimbrung ya.. kebetulan saya aktivis salah satu parpol yang ikut pemilu (jadi calegnya lagi, tapi gak lolos) he he he OOT.
saya buka dengan analogi seperti ini, kenapa Unix/Linux masih menggunakan terminal? biar klasik katanya 
... dan alasan2 lainnya.
nah, pemilu menggunakan kertas suara itu sudah kodratnya, gak usah dipikir untuk menggantinya dengan metode lain lah (mgk sampai 20 thn ke depan, atau lebih). apakah sudah ada negara yang menerapkan sistem embedded atau lainnya dalam pemilu? kalau pun ada negara itu pasti sudah 30 thn lebih maju dari indonesia, dengan jumlah penduduk yang tidak sampai 50 juta dan luas wilayah pasti tidak lebih besar dari pulau jawa... Indonesia? mimpi di atas mimpi kali, jumlah penduduk dan luas wilayah ke 4 di dunia, dengan kualitas SDM no 4 dari belakang 
.
saya cerita sedikit kendala dari tahapan2 pemilu yang saya hadapi kemarin:
1. Pendaftaran pemilih: tidak efektif, sebab: KPU kurang sosialisasi (logika) AND masyarakat yang apatis, sibuk cari duit..
2. Sosialisasi Cara mencontreng: Kurang Banyak/efektif, sebab: Peralihan dari mencoblos ke mencontreng, terlalu besarnya kertas suara.
3. Kampanye: Banyak Kerussuhan antar pendukung, sampah berserakan.
4. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, masalah: Intimidasi (mney politics, dan lainnya), Kesalahan saat mencontreng (poin no 2), terlalu lama menghitung, salah hitung (terlalu banyak kontestan, coba pemilu saat cuma 3 parpol kan tidak selama sekarang). pada tahap ini kecurangan hampir tidak ada, karena ada balancing dari panwaslu, saksi dari parpol, pemantau dari LSM dan masyarakat umum.
5. untuk tahapan selanjutnya tdk saya bahas lagi, karena sudah OOT sepertinya.
dari permasalahan yang saya temukan di lapangan, sya menarik kesimpulan kalo penggunaan kertas suara di tingkat TPS layak dipertahankan, untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul (terlau lam menghitung dan kesalhan pemilih) dapat diminalisir dengan membatsi kontestan Pemilu dan sosialisasi cara memilih yang lebih intens juga KPU hrs konsisten dengan metode contreng, jangan 2014 nanti di rubah lagi dengan metode lain, tambah pusing masyarakatnya 
saya sepakat dengan kang ian. di tingkat KPUD kabupaten saja penggungaan IT tidak efektif, apalagi harus sampai ke tingkat TPS. memang biaya percetakan surat suara bisa di tekan, tapi biaya maintanance sistem pasti besar, juga biaya admin/operator sistemnya sangat besar itu, belum lagi biaya sosialisasinya... Usul saya, kalo memang Sistem pemilu di ubah, usahakan perubahannya yang tidak melibatkan pemilih (yang jumlahnya 177 jt), pasti repot menanganinya.
sebagai ujicoba, coba terapkan sistem IT pada skala yang lebih kecil, pemilihan kepala desa misalnya (kalo di Aceh, semua kepala desa dipilih langsung oleh masyarakatnya seperti pilbup atau pilgub). kemudian di ujicoba lagi pada skala yang lebih besar.
juga di ujicoba untuk berbagai daerah. misalnya coba pada suku anak dalam di jambi, atau suku dayak di sanggau, kalbar, dan lainnya. coba bandingkan efektifitasnya...
sekian dulu, baru itu yang terpikirkan
Kerjakan Hobimu, Orang akan Membayarmu
masih berkutat dengan embeded system mulai hardware dan softwarenya?!
